Sudah satu dekade lebih ‘kita’ setuju untuk menjadi sebuah negara demokrasi. Saat ini, demokrasi kita luar biasa. Menurut Amerika Serikat, kita sukses besar. Menurut saya, demokrasi kita sukses besar juga. Sukses besar dalam melayani pihak asing memanfaatkan sumber daya kita. Bagaimana tidak, kita memang sangat baik dalam urusan luar negeri. Tak heran banyak bangsa asing yang senang dengan bangsa kita. “Orang Indonesia ramah-ramah” sangatlah sering kita dengar.

Sampai satu hal yang sangat penting pun, misalnya ketahanan energi, kita sangat fleksibel dan ramah. Sangat ramah sekali, bahkan. Ingin menjaga ‘harkat’ demokrasi, kita berusaha menghindari jauh-jauh pengalaman menjadi bangsa totaliter di masa lalu. Artinya kita menjauhi juga hal yang berkaitan dengan pemerintah totaliter. Jadi, yang namanya pengambilalihan properti pribadi ataupun aset asing sangat dihindari. Meskipun hal tersebut merugikan negara. Di dalam pikiran kita, tidak menghormati kontrak adalah ciri negara totaliter. Kita sangat takut, jika kita melakukan hal tersebut, kita dicap menjadi negara totaliter lagi.

Kontrak-kontrak seperti gas tangguh jaman megawati yang merugikan negara, pun kita hormati. Sebagai negara, kita tidak akan berani untuk mempersoalkan kontrak tersebut. Walhasil kita hanya bisa merayu dan memohon pada RRC untuk melakukan rembukan. Presiden pun pasti terpikir masalah ini, dan memang pernah melakukan ‘renegosiasi’ kontrak itu. Hasilnya? Berhasil naik. Tapi sangat sedikit sekali.

Memang, kesannya negara kita lemah sekali. Tapi inilah implikasi dari negara demokrasi pancasila. Kita akan makin sedih sekali kalau membayangkan, jika gas tersebut dijual dengan harga pasar, maka kita akan untung ratusan trilyun. Dengan keuntungan itu, ribut-ribut subsidi BBM seperti yang terjadi sekarang tidak akan terjadi. Selama menjadi negara demokrasi pancasila, penyesalan itu mesti kita pendam dalam-dalam. Sekaligus berharap kontrak-kontrak blunder seperti itu tidak terjadi lagi.

Implikasi lain yang kita peroleh adalah media massa. Pemerintah sendiri bisa dibilang tidak memiliki televisi. Bahkan TVRI sekalipun. Ini merupakan implikasi dari demokrasi kita. Sebagai hasilnya, pemerintah pun dihajar oleh TV-TV swasta itu. Rakyat pun dihajar dengan berita-berita yang menunjukkan seolah-olah negara kita akan bubar esok hari. Depresif mungkin. Tapi inilah negara kita dengan demokrasi pancasila. Masih ada sisi positifnya memang : kita diberi peluang untuk mempelajari realitas media, realitas tv, dan realitas kehidupan kita.

Melalui demokrasi, rakyat semua terlibat dalam pemerintahan. Memang itulah tujuan utama dari demokrasi : kesetaraan rakyat.

Melalui demokrasi pancasila, rakyat setara dan bebas memilih siapa yang akan mewakilinya. Apakah ingin memilih pemimpin yang moderat, pemimpin yang sangat ramah pada pihak asing, ataupun pemimpin yang tidak dinginkannya sekalipun.

#mohon maaf untuk sedikit post yang sedikit depresif, kita butuh yang seperti ini kadang-kadang. minggu depan saya akan menulis yang positif😀